TUGAS 1 (EKONOMI KOPERASI)
1. Kondisi perekonomian di Indonesia
KONDISI PERKOPERASIAN SAAT INI
MEMASUKI 2011, DUNIA KOPERASI MASIH “BERMASALAH”
Filosofi koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa ternyata masih jauh api dari panggang. Buktinya, sepanjang 2010 gerakan koperasi di Indonesia terjerat persoalan kompleks yang membuatnya sulit berkembang. Sepanjang 2010 itu pula gerakan koperasi belum mampu berkontribusi besar dalam sektor perekonomian karena terjerat kompleksnya persoalan mulai dari kelembagaan hingga aturan perundangan.Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana berpendapat, gerakan koperasi masih menghadapi masalah kelembagaan yang belum kuat hingga aturan serta kebijakan yang belum mendukung. Selain itu, sektor riil di tanah air juga belum sepenuhnya digarap melalui wadah koperasi.Oleh karena kompleksnya masalah yang dihadapi koperasi tersebut, maka pada 2011 ia memperkirakan koperasi belum mampu memberikan kontribusibesar terhadap perekonomian Indonesia. "Tapi, kita harus mulai mengerahkan kemampuan untuk mengurangi titik-titik lemah koperasi pada 2010," kata dia.Menurut Teguh, Indonesia belum memiliki sumber daya yang cukup besar untuk menggerakkan koperasi dan hal itu juga diakui pemerintah melalui penerapan program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop).Dia menambahkan, proyeksi koperasi 2011 juga belum dan sulit untuk dapat digambarkan. "Jika tidak ada kebijakan dan langkah yang berdampak terhadap pengembangan koperasi di masa depan, mungkin kondisinya akan tetap sama terpu-ruknya," katanya.Seharusnya, lanjut Teguh, dilakukan pengkajian tentang sebab-sebab keterpurukan koperasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Ia mencontohkan, sudah saatnya mengambil langkah untuk mencegah penyimpangan koperasi simpan pinjam, revitalisasi koperasifungsional, dan memperbaiki kinerja koperasi yang bergerak di sektor riil termasuk meningkatkan kegiatan ekspor.
Hal senada dikatakan Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) Djabaruddin Djohan. Dia mengatakan, sepanjang 2010 kondisi koperasi dari segi kuantitas berkembang pesat tetapi dari segi kualitas memprihatinkan. "Ketergantungan pada pihak luar terutama kepada pemerintah masih cukup besar," kata Djabaruddin, yang juga pengamat koperasi.Menurut Djabaruddin, pada umumnya, pemahaman organisasi koperasi mengenai jati diri koperasi masih sangat terbatas, di mana koperasi masih lebih banyak dipahami sebagai lembaga ekonomi yang keberhasilannya diukur dari aspek ekonomi semata seperti volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU).Selain itu dimensi sosial seperti kebersamaan, peduli lingkungan, dan demokrasi yang seharusnya menjadi faktor keunggulan ternyata masih banyak diabaikan. Sampai sejauh inimayoritas koperasi yang berkembang adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sementara sektor riil sulit berkembang. Meskipun demikian sebagian besar KSP maupun USP tersebut banyak melakukan penyimpangan dari jati diri koperasi maupun peraturan perundangan yang berlaku tanpa ada upaya untuk meluruskan otoritas koperasi. "Sebagai gerakan koperasi, organisasi gerakannya juga belum menunjukkan peranan yang seharusnya di mana kegiatannya masih sepenuhnya tergantung pada APBN tanpa kontribusi anggota," kata Djabaruddin.Sementara dari segi pembinaan oleh pemerintah, pengaruh positif belum banyak dirasakan dengan kegiatan yang masih berorientasi proyek, pembinaan dicampur dengan UKM, para pejabat kurang paham masalah koperasi, hingga pembinaan di daerah yang sangat tergantung pada kepala daerah yang tidak jarang tidak paham soal koperasi. "Beberapa kementerian menyelenggarakanproyek pengembangan kelompok usaha bersama yang dikelola secara koperatif tanpa koordinasi dengan Kementerian Koperasi," papar Djabaruddin.
Djabaruddin berpendapat jika kondisi koperasi tetap seperti itu maka akan sulit berkembang menjadi lembaga yang sehat dan kuat, berperanan secara mikro maupun secara makro. "Ke depan prospek koperasi akan lebih baik jika pembinaan organisasi koperasi lebih diarahkan pada kelembagaannya sehingga mampu beroperasi di pasar bebas," katanya.Djabaruddin juga menyarankan agar organisasi gerakan koperasi mampu melaksanakan fungsi utamanya secara swadaya dengan dukungan penuh para anggotanya. Selain itu, peran pemerintah harus lebih diarahkan pada fungsi pengaturan dan fasilitas secara selektif dipadukan dengan adanya koordinasi antan-organisasi gerakan koperasi dan pemerintah dalam kebijakan dan pembinaan koperasi.
Kondisi Perekonomian Indonesia
ASA depan ekonomi Indonesia, sering digambarkan sebagai sangat memberikan harapan. Hal itu, akan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peta jalan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi itu dengan lebih melakukan keterbukaan ekonomi, dengan tetap memberikan peran pada negara. Peta jalan itu, mungkin sudah benar. Implementasinya yang mungkin masih bisa diperdebatkan. Benarkah peta jalan itu masih sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 dan juga pasal 34 UUD 1945? Inilah pertanyan yang sederhana. Benarkah ke arah Sila kelima Pancasila? Tidak melupakan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Jawabannya, sering tidak mudah.
Dari aspek pertumbuhan (PDB), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 temyata masih di bawah China, India, Singapura ataupun Malaysia, masing-masing sebesar 6 persen (Indonesia), 15 persen (Singapura), 10,5 persen (China), 9,7 persen India, dan 6,7 persen (Malaysia). Kalau diekstrapolasi ke pendapatanAapita, Indonesia mungkin akan semakin rendah, mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia tertinggi dibanding negara-negara itu. Demikian juga kalau diekstrapolasi ke arah pemerataan/kesenjangan ekonomi, Indonesia akan lebih lebar. Dari aspek peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya, lndone-sia (dengan sendirinya) juga tertinggal. Wujud perekonomian Indonesia, dengan demikian, belum sesuai dengan Sila kelima Pancasila. Gini coeefisiensi Indonesia juga masih tinggi. Inilah yang perlu kita renung-kan bersama, dimana salahnya?
Tidak berlebih, bahwa kita harus jujur melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari aspek potensi yang dimiliki, Indonesia mestinya bisa lebih maksimal. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, jumlah penduduk yang juga besar, sehingga merupakan potensi ekonomi yang besar. Sumber daya alam yang besar, sudah tentu akan memberi peluang kemakmuran, kalau dikelola secara benar. Jumlah penduduk yang besar, kalau potensinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan/pemupu-kan dana dalam negeri, baik berbentuk pajak, tabungan maupun program Jaminan Sosial akan mampu memupuk dana domestik yang sangat besar, sehingga akan mengurangi ketergantungan kita pada dana LN. Selain itu, juga merupakan pasar yang besar bagi industri barang/jasa dalam negeri. Bahwa potensi yang besar itu belum dapat maksimal, inilah yang perlu memperoleh perhatian kita semua. Kelemahan didalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar ini, sempat dilaporkan sebuah majalah asing, yang membandingkan Indonesia dan China. Ditahun 1979, ketika Deng Xiao Ping memulai reformasinya, pendapatan perkapita Indonesia masih lebih tinggi dibanding China. Angka rui menjadi terbalik dalam beberapa tahun terakhir.
Kita ingin menyampaikan semua itu, agar kita bisa lebih menyadari, bahwa Indonesia (sesungguhnya) masih harus bekerja keras, cerdas, dan konsisten mengelola ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Benar, kita telah mencapai kemajuan. Namun kemajuan itu masih harus dipicu, agar semakin seimbang dengan kemajuan negara lain, khususnya negara di sekitar kita. Kalau tidak, bisa terjadi kesenjangan regional, yang tentu saja bisa berdampak buruk. Sampai kapan (misalnya) Indonesia masih harus mengirimkan TKI/TKW ke Malay-sia?Tidakkah fenomena ini telah menunjukkan adanya kesenjangan regional? Inilah PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,dan kita semua yang tidak mudah.
Sumber :
http://bataviase.co.id/node/546413
www.google.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar